ISSUE ETIK,MORAL DAN DILEMA MORAL

Issue Etik , Issue Moral , Dilema Moral dan Konflik Moral

A. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan
1. Pengertian Issue
Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat atau suatu lingkungan yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian.

2. Issue Etik Dalam Pelayanan Kebidanan
Etik merupakan bagian dari filosofi yang berhubungan erat dengan nilai manusia dalm menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah dan apakah pernyataan itu baik atau buruk. Issue etik dalam pelayanan kebidanan merupakan opic yang penting yang berkembang di masyarakat tentang nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan yang berhubungan dengan segala aspek kebidanan yang menyangkut baik dan buruknya.

Beberapa pembahasan masalah etik dalm kehidupan sehari hari adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan dalam proses melahirkan.
a. Memilih atau mengambil keputusan dalam persalinan.
b. Kegagalan dalam proses persalinan.
c. Pelaksanan USG dalam kehamilan.
d. Konsep normal pelayanan kebidanan.
e. Bidan dan pendidikan seks.

2. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan teknologi:
a. Perawatan intensif pada bayi.
b. Skreening bayi.
c. Transplantasi organ.
d. Teknik reproduksi dan kebidanan.

3. Contoh masalah etik yang berhubungan dengan profesi:
a. Pengambilan keputusan dan penggunaan etik.
b. Otonomi bidan dan kode etik profesional.
c. Etik dalam penelitian kebidanan.
d. Penelitian tentang masalah kebidanan yang sensitif.

4. Beberapa contoh mengenai isu etik dalm pelayananan kebidanan adalah berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut:
a. Agama / kepercayaan.
b. Hubungan dengan pasien.
c. Hubungan dokter dengan bidan.
d. Kebenaran.
e. Pengambilan keputusan.

Bidan dituntut untuk berprilaku hati-hati dalm setiap tindakannya dalam memberikan asuhan kebidanan dengan menampilkan perilaku yang etis dan profesional.

B.  Issue Moral Dalam Pelayanan Kebidanan
Moral merupakan pengetahuan atau keyakian tentang adanya hal yang baik dan buruk yang mempengaruhi siakap seseorang. Kesadaran tentang adanya baik buruk berkembang pada diri seseorang seiring dengan pengaruh lingkungan, pendidikan, sosial budaya, agama, dll. Hal ini yang disebut kesadaran moral. Isu moral dalam pelayanan kebidanan merupakan topik yang penting yang berhubungan dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan pelayanan kebidanan.

Beberapa contoh isu moral dalam kehidupan sehari-hari:
1. Kasus abortus.
2. Euthanansia.
3. Keputusan untuk terminasi kehamialn.
4. Isu moral juga berhubungan dengan kejadian luar biasa dalam kehidupan sehari- hari, seperti yang menyangkut konflik dan perang.

Dilema dan Konflik Moral
Dilema moral menurut Campbell adalah suatu keadaan dimana dihadapkan pada dua alternative pilihan, yang kelihatannya sama atau hampir sama dan membutuhkan pemecahan masalah. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, atau pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini bidan dengan kenyataan yang ada.

Pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema Etik/ Moral pelayanan kesehatan.

Menurut George R.Terry, pengambilan keputusan adalah memilih alternatif yang ada.
Ada 5 (lima) hal pokok dalam pengambilan keputusan:
1) Intuisi berdasarkan perasaan, lebih subyektif dan mudah terpengaruh
2) Pengalaman mewarnai pengetahuan praktis, seringnya terpapar suatu kasus meningkatkan kemampuan mengambil keputusan terhadap nsuatu kasus
3) Fakta, keputusan lebih riel, valit dan baik.
4) Wewenwng lebih bersifat rutinitas
5) Rasional, keputusan bersifat obyektif, trasparan, konsisten

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
1) Posisi/kedudukan
2) Masalah, terstruktur, tidak tersruktur, rutin,insidentil
3) Situasi:faktor konstan, faktor tidak konstan
4) Kondisi, faktor-faktor yang menentukan daya gerak
5) Tujuan, antara atau obyektif

A.    CONTOH STUDI KASUS MENGENAI ISSU ETIK MORAL : 

     Pada tanggal 13      november 2010 jam 07.00 WIB, Ny”X” datang ke BPS Bidan “S” dengan keluhan perut kenceng-kenceng, mules-mules, serta mengeluarkan darah segar pada jalan lahir. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Ny”X” sudah mengalami pembukaan 7 dan bagian terendah janin adalah letak kepala. Bidan mendiagnosa bahwa Ny”X” mengalami plasenta previa. Segera bidan melakukan pertolongan pertama pada Ny’X” dan bayinya. Lalu Bidan memberi saran pada keluarga Ny”X” untuk merujuk Ny”X”. karena kondisi bahaya NY’X’. Kelurga menyetujui, dan akhirnya segera Bidan merujuk Ny”x” dengan menggunakan mobil Bidan. Diperjalanan Ny”X” mengalami pembukaan lengkap. sehingga mau tidak mau bidan harus melakukan pertolongan persalinan untuk Ny”X” dalam mobil. beberapa saat kemudian bayi Ny”X” dapat lahir tetapi Ny”X” mengalami HPP. Bidan sudah melakukan pertolongan pada Ny”X” tapi Ny”X” tidak dapat diselamatkan. Keluarga Ny”x” meminta pertanggung jawaban Bidan karena nyawa Ny”X” tidak bisa diselamatkan. Keluarga Ny “X” menganggap Bidan tidak mempunyai keahlian di dalam bidang kebidanan. Mendengar hal ini, warga disekitar BPS Bidan “S” menuntut agar bidan “S”di pindahkan dari lingkungan mereka supaya tidak terjadi hal yang sama untuk ke dua kalinya. para warga tersebut sudah tidak mempunyai kepercayaan lagi pada bidan “S” untuk menolong persalinan. Dan pada akhirnya kasus ini di bawa ke meja hijau oleh keluarga Ny ”X”. Pada kasus ini, kesalahan tidak sepenuhnya terletak pada Bidan “S” karena Bidan telah memberikan pertolongan semaksimal mungkin pada Ny”X” dan bayinya. Keluarga Ny”x” pun tidak terlalu tanggap dengan keadaan Ny”x”. Mereka telat membawa Ny”x” untuk ke BPS.
   

 B.     CONTOH STUDI KASUS MENGENAI DILEMA MORAL:

      Seorang ibu primipara masuk kamar bersalin dalam keadaan inpartu. Sewaktu dilakukan anamnese dia menyatakan tidak mau di episiotomi. Ternyata selama kala II kemajuan kala II berlangsung lambat, perineum masih tebal dan kaku. Keadaan ini di jelaskan kepada ibu oleh bidan, tetapi ibu tetap pada pendiriannya menolak di episiotomi. Sementara waktu berjalan terus dan denyut jatung janin menunjukan keadaan fetal distres dan hal ini mengharuskan bidan untuk melakukan tindakan episiotomi, tetapi ibu tetap tidak menyetujuinya. Bidan berharap bayinya selamat, sementara itu ada bidan yang memberitahukan bahwa dia pernah melakukan hal ini tanpa persetujuan pasien, maka bidan akan di hadapkan pada suatu tuntutan dari pasien. Sehingga ini merupakan gambaran dari dilema moral. Bila bidan melakukan tindakan tanpa persetujuan pasien, bagaimana ditinjau dari segi etik dan moral. Bila tidak dilakukan tindakan, apa yang akan terjadi pada bayinya?

    

C.    CONTOH STUDI KASUS MENGENAI KONFLIK MORAL :

     Ada  seorang bidan yang berpraktik mandiri di rumah. Ada seorang pasien inpartu datang ke tempat praktiknya. Status obstetrik pasien adalah G1P0A0. Hasil pemeriksaan penapisan awal menunjukan persentasi bokong dengan tafsiran berat janin 3900 gram, dengan kesejahteraan janin dan ibu baik. Maka bidan tersebut menganjurkan dan memberi konseling pada pasien mengenai kasusnya dan untuk dilakukan tindakan rujukan. Namun pasien dan keluarganya bersikukuh untuk tetap melahirkan di bidan tersebut, karena pertimbangan biaya dan kesulitan lainnya. Melihat kasus ini maka bidan dihadapkan pada konflik moral yang bertentangan dengan prinsip moral dan otonomi maupun kewenangan pada kebidanan. Bahwa sesuai Kepmenkes Republik Indonesia 900/menkes/sk/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Bidan tidak berwenang memberikan pertolongan persalinan pada primigravida dengan persentasi bokong di sisi lain ada prinsip nilai moral dan kemanusiaan yang dihadapi pasien. Yaitu ketidakmampuan secara sosial ekonomi dan kesulitan yang lain, maka bagaimana seorang bidan mengambil keputusan yang terbaik terhadap konflik moral yang dihadapi dalam pelayanan kebidanan. 

PENYELESAIAN MASALAH ISSU, DILEMA DAN KONFLIK MORAL:

      Issu: Para Filsuf telah mencoba mengembangkan lima pendekatan berbeda dalam hubungan dengan penyelesaian isu-isu moral

 1.      Pendekatan Utilitarian

 2.      Pendekatan Hak dan Kehendak Bebas

 3.      Pendekatan Keadilan

 4.      Pendekatan Kepentingan Bersama

 5.      Pendekatan Kebaikan/Kebajikan

      Kelima pendekatan di atas menyarankan bahwa pada saat kita diperhadapkan dengan fakta yang diidentifikasi menjadi masalah moral, kita harus menanyakan lima hal dalam diri sebelum mencoba untuk memecahkan masalah itu. Tentu saja, metode ini tidak menjadi solusi otomatis bagi masalah-masalah moral. Kemampuan mengidentifikasi hal-hal penting, kemudian mengkritisinya, itulah yang disebut sebagai “Berpikir secara etis”. Kita harus tetap membuka mata dan telinga, hati dan pikiran terhadap semua hal yang terjadi di sekeliling kita, agar tetap peka dengan kenyataan dan dapat memberikan kontribusi yang positif baik bagi pribadi maupun masyarakat.

Dilema:

§  Empat  tingkatan kerja pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etik :

Tingkatan I Keputusan dan tindakan : Bidan merefleksikan pada pengalaman atau  pengalaman rekan kerja.

    Tingkat II Peraturan : berdasarkan kaidah kejujuran ( berkata benar ), privasi , kerahasiaan dan kesetiaan ( menepati janji ). Bidan sangat familiar, tidak meninggalkan kode etik dan  panduan praktek profesi.

    Tingkat III Ada 4 prinsip etik yang digunakan dalam perawatan praktek kebidanan :

 1.      Antonomy, memperhatikan penguasaan diri, hak kebebasan dan pilihan individu.

2.      Beneticence, memperhatikan peningkatan kesejahteraan klien, selain itu berbuat terbaik untuk orang lain.

3.      Non maleticence, tidak melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan apapun kerugian pada orang lain.

 4.      Justice, memperhatikan keadilan, pemerataan beban dan keuntungan. ( Beaucamo & Childrens 1989 dan Richard, 1997) o   Tingkat IV Teori pengambilan keputusan yaitu:

1.      teori  utilitarisme Teori utilitarisme mengutamakan adanya konsekuensi kepercayaan adanya kegunaan. Dipercaya bahwa semua manusia mempunyai perasaan menyenangkan dan perasaan sakit. Ketika keputusan dibuat seharusnya memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan ketidaksenangan. Prinsip umum dari utilitarisme adalah didasarkan bahwa tindakan moral menghasilkan kebahagiaan yang besar bila menghasilkan jumlah atau angka yang besar .

2.      teori deontology  Menurut Immanuel Kant: sesuatu dikatakan baik dalam arti sesungguhnya adalah kehendak yang baik, kesehatan, kekayaan, kepandaian adalah baik. Jika digunakan dengan baik oleh kehendak manusia, tetapi jika digunakan dengan kehendak yang jahat akan menjadi jelek sekali. Kehendak menjadi baik jika bertindak karena kewajiban . Kalau seseorang bertindak karena motif tertentu atau keinginan tertentu berarti disebut tindakan yang tidak baik. Bertindak sesuai kewajiban disebut legalitas.

3.      teori hedonisme Menurut Aristippos (433-355 SM) sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Akan tetapi, ada batas untuk mencari kesenangan. Hal yang penting adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan

4.      teori eudemonisme Menurut Aristippos (433-355 SM) sesuai kodratnya setiap manusia mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan. Akan tetapi, ada batas untuk mencari kesenangan. Hal yang penting adalah menggunakan kesenangan dengan baik dan tidak terbawa oleh kesenangan

§  Bidan ada dalam posisi baik yaitu memfasilitasi pilihan klien dan membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang etika untuk menetapkan dalam strategi praktik kebidanan.

Konflik:

§  Memberi informasi yang lengkap pada ibu, informasi yang jujur, tidak bias dan dapat dipahami oleh ibu, menggunakan alternatif media ataupun yang lain, sebaiknya tatap muka.

§  Bidan dan tenaga kesehatan lain perlu belajar untuk membantu ibu menggunakan haknya dan menerima tanggungjawab keputusan yang diambil.

§  Hal ini dapat diterima secara etika dan menjamin bahwa tenaga kesehatan sudah memberikan asuhan yang terbaik dan memastikan ibu sudah diberikan informsi yang lengkap tentang dampak dari keputusan mereka.

§  Menjaga fokus asuhan pada ibu dan evidence based, diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin.

§  Tidak perlu takut akan konflik tetapi mengganggapnya sebagai suatu kesempatan untuk saling memberi dan mungkin suatu penilaian ulang yang obyektif bermitra dengan wanita dari sistem asuhan dan tekanan positif pada perubahan.

MAKALAH ETIKOLEGAL

“ABORSI”

            Disusun Oleh: Lisani Ariani (16140033)

Kelas: B 13.1

PRODI DI V BIDAN PENDIDIK

FAKULTA ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

TAHUN AJARAN 2016/2017

 KATA PENGANTAR

,

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang maha Esa. Karena berkat rahmat dan petunjuk-Nyalah, kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Aspek Bioetik Aborsi“ Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing.

Kami telah berusaha dengan segenap kemampuan dan pengetahuan yang kamimiliki sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Akan tetapi, kami menyadaribahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca, agar di lain kesempatan kami dapat memperbaiki kekurangan- kekurangan yang ada.

Akhirnya, semoga dengan membaca makalah ini akan menambah pengetahuan kita.

    Yogyakata,  Maret 2017

           Penyusun

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR………......….......……..................……………….i

DAFTAR ISI…………………..………..................……..……………….ii

BAB 1 PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang……......………...………..........................….……….......1

B.     Rumusan Masalah……....………………………..........……………..........2

C.     Tujuan Instruksional Umum .................................................................2

D.    Tujuan Instruksional Khusus..................................................................2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.    Aborsi...................................................................................................3

1.      Pengertian Aborsi...................................................................................3

2.      Macam-macamAborsi.............................................................................3

BAB III LANDASAN TEORI

A.    Peraturan Perundang-Undangan tentag Aborsi............................................9

BAB IV PENUTUP

A.    Kesimpulan............................................................................................20

B.     Saran ...................................................................................................21

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi dan eklampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat. Pengguguran kandungan (aborsi) dilarang oleh hukum, tetapi kenyataannya terdapat 2,5 juta kasus per tahun perempuan di Indonesia melakukan aborsi.

Masalahnya tiap perempuan mempunyai alasan tersendiri untuk melakukan aborsi dan hukum pun terlihat tidak akomodatif terhadap alasan-alasan tersebut,misalnya dalam masalah kehamilan paksa akibat perkosaan atau bentuk kekerasan lain termasuk kegagalan KB. Larangan aborsi berakibat pada banyaknya terjadi aborsi yang tidak  aman yang mengakibatkan kematian. Aborsi memang erat kaitanya dengan hak asasi manusia, disatu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Namum, di satu sisi lagi janin yang ada dalam kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang.

Ke empat  hal tersebut memang saling bertentangan satu sama lain karena menyangkut dua kehidupan. Jika aborsi yang dilakukan adalah aborsi mal parktek tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang HAM juga diatur mengenai perlindungan anak sejak dari janin karena sekalipun seorang ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-Undang.

Saat ini program bayi tabung menjadi salah satu masalah yang cukup serius. Hal ini terjadi karena keinginan pasangan suami – istri yang tidak bisa memiliki keturunan secara alamiah untuk memiliki anak tanpa melakukan adopsi. Atau juga menolong pasangan suami – istri yang memiliki penyakit atau kelainan yang menyebabkan kemungkinan untuk tidak memperoleh keturunan.

B.       Rumusan Masalah

1.         Bagaimanakah Peraturan Pemerintah Undang-Undang tentang aborsi, bayi tabung, dan adopsi ?

C.       Tujuan Instruksional Umum

1.         Megetahui pengertian aborsi, bayi tabung, dan adopsi

2.         Memahami Peraturan Pemerintah/Undang-Undang tentang aborsi, bayi tabung, dan adopsi.

D.      Tujuan Instruksional Khusus

Pembaca diharapkan mampu melaksanakan Peraturan Pemerintah Undang-Undang tentang aborsi, bayi tabung, dan adopsi.

 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.      Aborsi

1.         Pengertian Aborsi

Definisi abortus secara medis adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup diluar rahim, yaitu sebelum 20 minggu. Aborsi juga berarti penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu. 

2.         Macam-macam Aborsi

a.         Aborsi spontan/alamih yaitu abortus yang terjadi tanpa disengaja. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

b.        Aborsi buatan/sengaja yaitu pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan, atau dukun beranak).  Ada dua macam aborsi buatan/disengaja yaitu :

1)        Aborsi terapeutik/medis yaitu pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Contohnya calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit hipertensi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Syarat-syaratnya :

a)         Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya ( seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.

b)        Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).

c)         Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atu suaminya atau keluarga terdekat.

d)        Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga atau peralatan yang memadai,yang ditunjuk oleh pemerintah.

e)         Prosedur tidak dirahasiakan.

f)         Dokumen medik harus lengkap.

Alasan-alasan untuk melakukan tindakan aborsi medis :

a)        Aborsi yang mengancam disertai dengan pendarahan yang terus-menerus atau jika janin telah meninggal (missed abortion).

b)        Mola hidatidosa atau hidramnion akut.

c)         Infeksi uterus akibat tindakan abortus kriminalis.

d)        Penyakit keganasan pada saluran jalan lahir.

e)        Gangguan jiwa, disertai dengan kecenderungan untuk bunuh diri. Pada kasus seperti ini, sebelum melakukan tindakan abortus harus dikonsultasikan dengan psikiater.

2)        Aborsi kriminalis 

      yaitu aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medis (ilegal). Biasanya pengguguran dilakukan dengan alat-alat atau obat-obat tertentu. Aborsi ini merupakan pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan atau mengobati ibu, dilakukan oleh tenaga medis atau non medis yang kompeten, serta tidak memenuhi dan cara-cara yang dibenarkan oleh peraturan perundangan. Biasanya di dalamnya mengandung unsur kriminal ataukejahatan.

Alasan-alasan melakukan aborsi kriminalis :

a)         Alasan kesehatan, di mana ibu tidak cukup sehat untuk hamil.

b)        Alasan psikososial, di mana ibu sendiri sudah enggan/tidak mau untuk punya anak lagi.

c)         Kehamilan di luar nikah.

d)        Masalah ekonomi, menambah anak berarti akan menambah beban ekonomi keluarga.

e)         Masalah sosial, misalnya khawatir adanya penyakit turunan, janin cacat.

f)          Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan atau akibat incest (hubungan antar keluarga).

g)        Selain itu tidak bisa dilupakan juga bahwa kegagalan kontrasepsi juga termasuk tindakan kehamilan yang tidak diinginkan.

Di samping itu, banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun. Sedangkan dari segi hukum, masih ada perdebatan-perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai undang-undang yang ada sampai saat ini. Baik dari UU kesehatan, UU praktik kedokteran, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan UU hak azasi manusia (HAM). Keadaan seperti di atas inilah dengan begitu banyak permasalahan yang kompleks yang membuat banyak timbul praktik aborsi gelap, yang dilakukan baik oleh tenaga medis formal maupun tenaga medis informal. Baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak, yang kemudian menimbulkan komplikasi – komplikasi dari mulai ringan sampai yang menimbulkan kematian.

BAB III

LANDASAN TEORI

A.      Peraturan Perundang-Undangan tentang Aborsi

1.    Abortus atas indikasi medik  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a.    Pasal 75

1)        Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

2)        larangan pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

       Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetik beratdan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan.

3)        Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

4)        Tindakan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

b.    Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan:

1)        Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

2)        Oleh tenaga kesehatan yang memiliki ketrampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.

3)        Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.

4)        Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan

5)        Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

c.       Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.      Pasal 194 (ketentuan pidana)

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

2.    Beberapa pasal dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur aborsi buatan/disengaja :

a.    Pasal 229

1)   Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Maka orang tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.

2)      Jika yang bersalah berbuat demikian demi mencari keuntungan, menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atrau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3)      Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencaharian.

b.    Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan, menghabisi nyawa kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c.    Pasal 347

1)   Barang siapa dengan sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidanapenjara paling lama dua belas tahun.

2)   Jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas  tahun.

d.   Pasal 348

1)   Siapa yang dengan sengaja menggugurkan  atau menghabisi nyawa kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2)   Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e.    Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang diterangkan dalam Pasal  347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

f.     Pasal 535

Barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat,

BAB IV

PENUTUP

A.      Kesimpulan

1.      Aborsi adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum janin mampu hidup diluar rahim, yaitu sebelum 20 minggu. Aborsi juga berarti penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi dalam rahim sebelum usia janin mencapai 20 minggu.

2.      Macam-macam Aborsi

a.       Aborsi spontan/alamih

b.      Aborsi buatan/sengaja (Aborsi terapeutik/medis dan aborsi kriminalis)

.

B.       Saran

       Bagi seorang wanita, jika anda sedang memikirkan aborsi, maka tenangkan fikiran anda. Aborsi bukanlah suatu solusi sama sekali. Aborsi akan membuahkan masalah-masalah baru yang bahkan lebih besar lagi bagi anda di dunia dan di akhirat.

Ada beberapa pihak yang dapat diminta bantuannya dalam hal menangani masalah aborsi ini, yaitu :

1.      Keluarga dekat atau anggota keluarga lain

2.      Saudara-saudara seiman

3.      Orang-orang lain yang bersedia membantu secara pribadi.

Pertama-tama, hubungi keluarga terlebih dahulu. Orang tua,kakak,om,tante atau saudara-saudara lainnya, minta bantuan mereka untuk mendampingi disaat-saat yang sukar ini.

     Apapun alasan anda,aborsi bukanlah jalan keluar. Setiap bayi yang di lahirkan,selalu di persiapkan tuhan segalah sesuatunya untuk dia. Jika saat ini anda merasa tidak sanggup membiayai kehidupan dia, berdoalah agar Tuhan memberikan jalan keluar.

Jika anda benar-benar tidak menginginkan anak tersebut, carilah orang-orang dekat yang bersedia untuk menerimanya sebagai anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Puji, Wahyuningsih Heni.2008.Etika Profesi Kebidanan.Fitramaya.Yogyakarta.